New Step by Step Map For agus joko pramono
The series of Assembly ended with dialogue on other strategic troubles and sharing of most effective practices, and also agreeing on observe-up conferences, which includes a letter for the Secretary Normal.Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
All through his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation from the SDGs.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
On top of that, he has participated in a lot of Worldwide workshops and courses and it has contributed for a speaker in Intercontinental boards, like the United Nations meetings on SDGs and for the INTOSAI Congress.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and right check. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
to Any person Share the top in the Jakarta Post with pals, household, or colleagues. Being a subscriber, it is possible to present 3 to five posts every month that anyone can read—no membership wanted! Log in
to Any individual Share the most effective of The Jakarta Article with pals, family, or colleagues. Being a subscriber, you'll be able to reward 3 click here to five content articles each month that any individual can study—no membership needed! Log in
Karena tugas KPK untuk fokus pada large profile scenarios. Sedangkan Polri fokus pada low profile instances yang juga merata terjadi di mana-mana.
Whilst because the Board Member II, he undertook the point out economical administration and accountability, particularly in the field of economic climate and countrywide progress planning.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
The recently sworn-in lawmakers at Home Fee III, overseeing legal, human legal rights and security affairs, will display screen the candidates and approve fifty percent of these later this 12 months before the tenure on the incumbent KPK commissioners comes to an conclusion in December.